BAB IV

BAB IV
KEUANGAN

 

Pasal 20
Sumber Keuangan

  1. luran :
    1) luran Anggota
    luran anggota biasa setiap bulan sesuai dengan keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat sebagai berikut:
    a) Istri Tamtama  Rp.   1.500,-
    b) Istri Bintara     Rp.   1.500,-
    c) Istri Pama       Rp.   3.000,-
    d) Istri Pamen     Rp.   5.000,-
    e) Istri Pati          Rp. 15.000,-
    2) luran Tingkat Kepengurusan
    a) Tingkat Kepengurusan Daerah, Gabu- ngan dan Cabang BS memberikan kepada tingkat Kepengurusan Pusat sebesar 75.000,-/ Tahun.
    b) luran pada tingkat kepengurusan lain- nya diserahkan kepada masing-masing tingkat kepengurusan untuk mendukung kegiatan dan pembinaan anggota.
  2. Usaha
    1) Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana dibenarkan mengadakan usaha ke dalam atau  ke  luar  untuk  mendapatkan  uang dan barang dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum dan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing.
    2) Usaha ke dalam dapat dilaksanakan oleh semua tingkat kepengurusan, usaha ke luar hanya dapat dilaksanakan sampai dengan tingkat kepengurusan Cabang atau Ranting BS dengan persetujuan pengurus satu tingkat di atas dan sepengetahuan pengurus Dharma Pertiwi setingkat.
  3. Yayasan Kartika Jaya
    Menerima bantuan rutin dari Yayasan Kartika Jaya.
  4. Bantuan
    Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana dibenarkan menerima bantuan baik dari perorangan, badan, lembaga maupun pihak lain berupa apapun yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan hukum serta harus mendapat persetujuan Pembina masing- masing

 

Pasal 21
Penggunaan Keuangan

Keuangan Persit Kartika Chandra Kirana digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja.

 

Pasal 22
Pertangggungjawaban Keuangan

  1. Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan oleh pengurus Persit Kartika Chandra Kirana setiap tingkat kepengurusan sesuai dengan tingkatannya pada:
    1) Musyawarah Pusat.
    2) Rapat Kerja Daerah, Gabungan dan Cabang BS.
    3) Saat   pergantian   Ketua   Umum   Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua, Ketua Seksi Ekonomi dan Bendahara.
    4) Setiap Laporan Tahunan.
  2. Laporan pertanggungjawaban keuangan dikirim setiap tahun.
    1) Tingkat kepengurusan Pusat kepada Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana dengan tembusan kepada Ketua Umum Dharma Pertiwi.
    2) Tingkat   kepengurusan   lainnya   kepada Ketua satu tingkat di atas dan Pembina masing-masing.
    3) Tingkat  kepengurusan  yang  mempunyai wilayah mengirimkan tembusan kepada ketua Dharma Pertiwi setingkat.

 

Pasal 23
Pemeriksaan Keuangan dan Kekayaan

  1. Pemeriksaan keuangan diadakan :
    1) Pada setiap akhir tahun anggaran.
    2) Dua minggu sebelum Musyawarah Pusat, Rapat Kerja Daerah, Gabungan dan Cabang BS.
    3) Pada saat pergantian Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua, Ketua Seksi Ekonomi dan Bendahara, untuk dija- dikan lampiran serah terima jabatan yang bersangkutan.
    4) Pada saat Alih Status dan penghapusan organisasi, untuk dijadikan lampiran Berita Acara Pemberhentian.
    5) Sewaktu-waktu  bila  Ketua  Umum  Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua, Ketua Seksi Ekonomi dan Bendahara menganggap perlu.
  2. Pemeriksaan keuangan  berlaku    bagi setiap pemegang keuangan semua tingkat kepengurusan
  3. Pemeriksaan keuangan dilakukan oleh ke- lompok pemeriksa yang berjumlah lima orang terdiri atas empat orang perwakilan pengurus setingkat atau satu tingkat di bawah pengurus yang akan diperiksa dan seorang anggota Ditkuad, Kudam, Ku  Kostrad. Ku Kodiklat TNI-AD, Perwira Keuangan (Paku) atau Juru Bayar.
  4. Tingkat kepengurusan yang tidak mempunyai Ranting atau Anak Ranting, pemeriksaan keuangan dilakukan oleh dua orang anggota pengurus lainnya dan seorang Perwira Keuangan (Paku) atau Juru Bayar dari kesatuan yang bersangkutan.
  5. Pemeriksaan kekayaan diadakan sebelum pergantian Ketua Umum   Persit   Kartika Chandra Kirana atau ketua, pada saat Alih Status dan penghapusan organisasi.
  6. Pemeriksaan keuangan dan kekayaan dilakukan berdasarkan Surat Tugas Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana atau Ketua tingkat kepengurusan yang bersangkutan se- suai dengan Petunjuk Administrasi Keuangan Persit Kartika Chandra Kirana.